Main Article Content

Abstract

The struggle of Muslim politicians in Indonesia is at an alarming point. This
is evidenced by the vote acquisition of Islamic parties in the 2009 elections
which dropped quite sharply. In addition, Islamic aspirations are not heard.
There were no loud demands for sharia enforcement or making Islam the
basis of the state. This study shows how the failure of Muslims in the
Indonesian political scene and the success of of secularists

Keywords

Muslim politicians, election, Islamic aspiration, secularists.

Article Details

How to Cite
Tri Subhi Abdillah. (1). POLITIK ISLAM DI INDONESIAANTARA SAKRALISASI DAN SEKULARISASI. DIRASAT: Jurnal Studi Islam Dan Peradaban, 13(01), 91-105. Retrieved from https://dirasat.id/JSIP/article/view/72

References

  1. Dirasat: Jurnal Studi Islam & Peradaban, Vol. 13, No. 01, 2018
  2. https://dirasat.id | dirasatjournal@gmail.com | © 2018 STAI Indonesia Jakarta Press
  3. POLITIK ISLAM DI INDONESIA
  4. ANTARA SAKRALISASI DAN SEKULARISASI
  5. Tri Shubhi Abdillah
  6. Peneliti di Komunitas Nuun, Depok
  7. shubhi.sunda@gmail.com
  8. Abstract
  9. The struggle of Muslim politicians in Indonesia is at an alarming point. This is evidenced by the vote acquisition of Islamic parties in the 2009 elections which dropped quite sharply. In addition, Islamic aspirations are not heard. There were no loud demands for sharia enforcement or making Islam the basis of the state. This study shows how the failure of Muslims in the Indonesian political scene and the success of secularists.
  10. Keywords: Muslim politicians, election, Islamic aspiration, secularists.
  11. A. Pendahuluan
  12. Pergulatan umat Islam Indonesia dalam politik bangsa saat ini berada pada titik yang cukup memprihatinkan. Hal ini dibuktikan dengan perolehan suara partai-partai Islam pada Pemilu 2009 yang menukik cukup tajam. Selain itu, aspirasi keislaman tak terdengar. Jika pun ada, itu sekadar bisik. Tak ada suara keras tuntutan penegakan syariat atau menjadikan Islam sebagai dasar negara. Yang lebih terdengar justru suara-suara kaum sekular yang menginginkan pemisahan negara dari agama atau pernyataan bahwa syariat Islam itu ialah agenda masa lalu.
  13. Dua fakta di atas dapat dimaknai sebagai kemunduran politik Islam di Indonesia. Kemunduran ini terjadi akibat banyak hal. Selain berbagai persoalan dalam diri umat Islam sendiri (seperti lemahnya persatuan) ada persoalan lain yang cukup serius, yaitu sekularisasi politik Indonesia. Persoalan ini cukup serius.
  14. Sekularisasi bukan hanya telah megebiri suara politik Islam melainkan telah menggiring politik bangsa ini ke arah yang semakin materialistis dan jauh dari nilai-nilai. Sakralisasi ialah suatu jalan untuk mengembalikan politik kepada hakikatnya. Pengosongan politik dari nilai-nilai ketuhanan telah nyata menggiring politik ke arah materialistis. Politik pada akhirnya hanya bernilai kekuasaan dengan adigium “siapa, dapat apa, dengan cara bagaimana”.
  15. Sesunggunya Allah Swt telah menciptakan manusia dengan fitrahnya. Mengikuti pokok-pokok tuntutan dalam wahyu ketika berpolitik mutlak diperlukan. Tanpa itu, politik kita akan semakin mengeras menjadi tunaetika, nirbudi, dan tak berketuhanan.
  16. B. Sekularisasi
  17. Istilah secular berasal dari bahasa latin saeculum yang arti harfiahnya ‘zaman ini’ atau ‘masa kini’ atau lebih tepatnya merujuk kapada arti ‘peristiwa-peristiwa zaman kini’. Sekularisasi sendiri bermakna pembebasan manusia, pertama-tama dari agama dan kemudian dari metafisika yang mengatur nalar dan bahasa. Dengan kata lain sekularisasi ialah terlepasnya dunia ini dari pengertian-pengertian religius dan religius semu; terhalaunya semua pandangan dunia yang tertutup; terpatahkannya semua mitos supranatural dan lambang-lambang suci.
  18. Terdapat tiga komponen tak terpisahkan yang terdapat dalam sekularisasi. Tiga komponen itu ialah: Pertama, disenchantment of nature atau penidakkeramatan alam; kedua, desacralization of politics atau penidaksakralan politik; dan ketiga, deconsecration of values atau pemberian makna sementara dan relatif terhadap nilai-nilai. Menurut Harvey Cox, seorang pemikir yang berperan mengembangkan wacana sekularisasi, pengosongan dunia dari nilai-nilai rohani dan agama adalah prasyarat mutlak bagi perkembangan sains. Jika dunia dikosongkan dari pandangan yang menyatakan ada kekuatan supranatural yang menjaga dunia ini, sains dapat berkembang dan maju.
  19. Harvey Cox juga menegaskan pembebasan dunia dari nilai-nilai gaib adalah syarat penting bagi usaha-usaha urbanisasi dan modernisasi. Manusia harus mengeksploitasi dunia seoptimal mungkin, tanpa perlu dibatasi oleh pandangan hidup agama apa pun. Dengan cara apa pun semua makna-makna rohani keagamaan ini mesti dihilangkan dari alam. Ajaran-ajaran agama dan tradisi harus disingkirkan. Alam dipandang bukan sebagai suatu entitas suci (divine entity)
  20. Aspek lain dari sekularisasi ialah desacralization of politics. Unsur-unsur rohani dan agama harus disingkirkan dari politik. Oleh sebab itu, peran agama (termasuk wahyu) dalam institusi politik harus disingkirkan. Ini menjadi syarat untuk melakukan perubahan politik dan sosial. Segala macam kaitan antara kuasa politik dengan agama dalam masyarakat tidak boleh berlaku karena dalam masyarakat sekular, tidak seorang pun memerintah atas otoritas ‘kuasa suci’.
  21. Sekularisasi juga terjadi dengan merelatifkan semua nilai-nilai kemanusiaan (deconsecration of values). Kebenaran ialah relatif dan tidak ada nilai yang mutlak. Karena perspektif seseorang selalu dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, maka tidak ada seorang pun yang berhak memaksakan sistem nilainya kepada orang lain. “Wahyu langit” dipandang terjadi dalam sejarah. Oleh karena itu, manusia sekular mempercayai bahwa “wahyu langit” dibentuk oleh kondisi sosial dan politik tertentu. Semua sistem nilai terbentuk oleh sejarah yang mengikuti ruang dan waktu tertentu. Sekularisasi ini pada akhirnya akan mengantarkan manusia kepada paham sekularisme yang menihilkan peran Tuhan dalam kehidupan.
  22. Tentu saja hal ini berten-tangan dengan Islam. Agama wahyu ini memandang alam sebagai sesuatu yang sakral dan menjadi tanda bagi keberadaan Tuhan. Dalam konsep politik, Islam sangat memen-tingkan peran agama (Al-Qur’an) dalam pemerintahan. Otoritas ulama sangat penting dalam pengambilan keputusan. Hal ini tidak menjadikan Islam sebagai suatu teokrasi yang despotik. Relativisme pun bercanggah-an dengan Islam. Nilai-nilai kebenaran dalam Islam ialah mutlak sepanjang masa.
  23. Sekali pun ide ini bertentangan dengan Islam, tetapi beberapa pemikir Islam justru coba menerapkannya untuk memahami Islam. Kita mengenal nama Muhammad Sahrur, Abdullah An Naim, Muhammed Arkoun, sampai Hassan Hanafi sebagai tokoh yang mempromosikan sekularisasi di tubuh umat Islam. Salah satu tokoh yang manarik untuk dikaji ialah Nasr Hamd Abu Zayd. Pemikir yang dikafirkan oleh ulama-ulama Mesir. Abu Zayd menyatakan al-Qur’an ialah produk sejarah (muntaj tsaqofi). Dengan demikian Abu Zayd pun berpendapat Islam harus dipandang sebagai agama budaya yang besar dan berkembang dalam dinamika sejarah.
  24. Sekularisasi politik merupakan suatu ide yang gencar diwacanakan di berbagai negara Islam. Hal ini meniscayakan dua hal. Pertama, penolakan Islam dalam institusi negara. Kedua, sebagai konsekuensi dari hal pertama, Islam dikerangkeng dalam ranah privat dan disingkirkan dari wilayah publik. Ide inilah yang sesunguhnya menjadi tantangan bagi perkembangan politik Islam, baik dalam konsep maupun praktik.
  25. C. Sekularisasi dan Politik Indonesia
  26. Di Indonesia sendiri ide ini diperkenalkan oleh banyak tokoh. Sebelum kemerdekaan kita mengenal para nasionalis sekular yang menginginkan Indonesia menjadi negara sekular. Mereka kemudian berhadapan dengan para politisi dari umat ini yang memperjuangkan kemerdekaan berasaskan Islam. Perdebatan mengenai Sekularisme dan Islam ini berlangsung cukup lama hingga akhirnya aspirasi umat Islam dibungkam kekuasaan despotik Soekarno yang bekerjasama dengan komunis.
  27. Pada tahun 1970, muncul nama Nurcholis Madjid dengan makalah pidatonya berjudul: “Keharusan Pembaharuan Islam dan Masalah Integrasi Ummat”. Makalah ini menjadi sangat penting karena menjadi naskah yang secara terbuka menganjurkan liberalisasi dan sekularisasi di dalam tubuh umat Islam. Dalam naskah itulah semboyan “Islam yes, partai Islam No” yang menggambarkan pola keberislaman masyarakat Indonesia hadir.
  28. Catatan lainnya, naskah pidato ini ditulis dalam rangka silatrahim tiga organisasi kaum muda Islam terbesar (saat itu) di negeri ini, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), dan Gerakan Pemuda Islam (GPI). Legalitas dari tiga organisasi besar itu seolah menunjukkan apa yang dilakukan Norcholis mewakili kaum muda yang resah dengan kejumudan yang ada. Kaum muda yang menuntut pembaharuan demi kemajuan. Sesuatu yang sesungguhnya tertolak karena banyak pula dari kader-kader HMI, PII, maupun GPI yang menentang ide Norcholis tersebut. Nurcholis dalam salah satu paragraph naskah tersebut antara lain menyatakan:
  29. Sebab sakralisasi kepada sesuatu selain Tuhan itulah pada hakikatnja apa jang dinamakan “syirik”, lawan tauhid. Maka sekularisasi itu sekarang memperoleh makna yang konkrit, yaitu desakralisasi terhadap segala sesuatu selain hal-hal yang benar-benar bersifat Ilahī (transcendental), yaitu dunia ini.
  30. Kutipan di atas menunjukan anjuran untuk memisahkan perkara yang sakral dan perkara yang profan. Tuhan sakral sementara selain Tuhan itu ialah profan, maka keduanya harus dipisahkan. Pandangan ini menjadi sangat kontroversial dan kemudian ditentang oleh banyak kalangan, termasuk kawan-kawan Nurcholis sendiri. Salah satu penentang yang memiliki argumen yang memadai ialah Endang Saefuddin Anshari. Beliau menyatakan:
  31. Dengan bertitik tolak bahwa Islam (nilai2 dan norma2 Islam) itu adalah sakral, maka Islamisasi ialah sakralisasi, atau kudusisasi. Presiden Soeharto kalau saja tidak khilaf antara lain pernah berkata: “Jangan mempolitikkan Islam!” Saya kira pernyataan beliau itu benar, karena justru kita harus meng-Islamkan (Islamisasi= sakralisasi =kudusisasi) politik. Sakralisasi politik menurut pengertian saja bukanlah menganggap politik itu sakral, melainkan “membuat politik itu bersih”.
  32. Pertentangan antara dua tokoh ini sebenarnya mewakili dua arus utama dalam politik Islam. Pada satu sisi mereka yang menganjurkan sekularisasi dan berhadapan dengan sisi lain tempat mereka yang menyerukan kepada sakralisasi politik. Di sinilah sesungguhnya pertarungan itu terjadi. Persengketaan mengenai bagaimana seharusnya dan berdasarkan apa Republik Indonesia. Satu pihak menginginkan agama (Islam) hadir di ruang-ruang politik. Pihak lainnya berusaha mengerangkeng agama di ranah privat belaka. Perdebatan yang menyejarah sejak sebelum negeri ini mendeklarasikan kemerdekaannya.
  33. Kekuasaan Orde Lama kemudian memutus persengketaan ini dengan pembubaran Konstituante. Pada masa Orde Baru, persengketaan ini kembali mencuat selepas pidato Nurcholis itu. Dan penguasa lebih berpihak pada sekularisasi. Depolitisasi Islam pun terjadi secara masal dan kadang dilakukan dengan cara-cara tak berperikemanusiaan. Kasus Tanjung Priok, Talang Sari, Aceh, atau pun Haur Koneng menjadi catatan kelam karena pemerintahan sekular menindas Islam dengan senjata.
  34. Selepas reformasi, pertarungan menjadi lebih terbuka. Gairah politik Islam kembali mengemuka. Namun di pihak lain, pihak sekular mendapat keuntungan pula dengan dibukanya kran kebebasan. Secara simbolik partai-partai Islam sempat “menang” ketika berhasil mengusung Abdurahman Wahid menjadi presiden RI. Sayangnya kemenangan itu ialah senyata-nyatanya kesemuan karena justru Wahid merupakan sekularis pula dan akhirnya dimakjulkan oleh kekuatan politik Islam itu sendiri.
  35. Perjuangan menerapkan kembali Piagam Jakarta pun sempat diupayakan beberapa partai Islam. Hal ini menunjukkan politik Islam selepas reformasi masih memiliki semangat untuk menegakkan aturan Allah Swt di Bumi Nusantara. Suatu fakta yang seharusnya berkembang menjadi semakin baik. Sayangnya itu lagi-lagi tak terjadi. Partai Islam seringkali bertikai dalam internal mereka. Persatuan menjadi teramat sulit, sementara paham-paham sekular ditebarkan dengan kekuatan dana luar biasa. Kondisi ini membuat politik Islam kembali terpuruk.
  36. Pada Pemilu 2009 ini, perolehan suara partai Islam menukik tajam. Wacana-wacana yang biasa diusung kekuatan politik Islam pun surut. Tiga partai urutan teratas ialah partai-partai sekular. Gejala ini bukan hanya terjadi pada kondisi statistik melainkan sudah mulai merasuk pada pola pikir umat Islam. Hasil survey dari Lembaga Survey Indonesia (LSI) menunjukan gejala itu. Mayoritas masyarakat muslim (57%) lebih berorientasi terhadap nilai-nilai politik sekular dibanding dengan yang lebih berorientasi pada nilai-nilai politik islami (33%).
  37. Sekularisasi dengan sebenarnyalah ingin menyingkirkan nilai-nilai yang diwahyukan Tuhan dari politik. Pada akhirnya politik hanya urasan manusia, oleh manusia, dan untuk manusia (government of the people, by the people, for the people). Sekularisasi menawarkan pernghormatan terhadap hak asasi manusia, terjaminnya kebebasan, persamaan, keadilan bagi seluruh masyarakat serta yang paling penting terpilihnya pemimpin pilihan rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat.
  38. Namun, sisi lain dari sekularisasi justru berwajah muram. Jika pengosangan nilai rohani dari alam semesta telah menghasilkan eksploitasi dan perusakan alam, maka desakralisasi politik telah menghasilkan politik yang materialistis dan kehilangan nilainilai absolut. Sementara kedaulatan rakyat yang diharapkan hanya berlaku dalam teori. Pada prakteknya rakyat berdaulat hanya dalam pemilihan. Selepas itu, otoritas tetap direngkuh oleh para elit yang dapat juga berlaku lalim.
  39. Kualitas politik Indonesia saat ini sangatlah memprihatinkan. Para elitnya, termasuk sebagian elit politik Islam, lebih suka memikirkan kekuasaan dari pada ideologi yang ia anut atau kesejahteraan rakyat. Perdebatan dasar-dasar negara, sistem yang ada, atau pun perdebat idealistis lainnya semakin jarang terdengar. Yang lebih mengemuka ialah wacana perebutan kekuasaan dengan adigium seperti tersebut sebelumnya: siapa, dapat apa, dengan cara bagaimana (pun) (Who get what by how).
  40. Sementara sisi lain kehidupan bangsa, seperti pendidikan, moral, budaya, dan spiritual urung mengalami kemajuan. Hal ini membuktikan bahwa sekularisasi politik justru telah menggiring ke-kuasaan ke tempat kering tak berrohani. Politik benar-benar menjadi urusan dunia yang tak berhubungan sama sekali dengan Tuhan. Hasilnya tidak ada tanggungjawab transenden kepada Allah Swt baik dari para penguasa atau pun dari para pelaku politik lainnya. Sementara rasionalitas yang sering kali diidentikan dengan sekularisasi justru menjauh entah ke mana. Bukankah perdukunan, khurafat, mitos, dan hal-hal irasional semakin subur di negeri ini? Bahkan para politisi sekular pun tetap gemar dengan khurafat. Mitos Toekrasi dan Despotisme Politik Islam Salah satu argumen yang kerap dipekikkan para pengusung sekularisasi ialah bahwa politik Islam tak lebih dari teokrasi yang despotik. Hamid Baasyif, seorang sekularis kontemporer, menuduhkan hal ini tepat ke muka politik Islam.
  41. Kasus Iran merupakan contoh kontemporer terbaik tentang buruknya sistem politik yang diringkus oleh agama, dan karenanya makin mempertegas keperluan akan sistem politik sekular. Sebab sistem yang didominasi agama hanya melahirkan politik yang kedodoran (agama tak menyediakan manajemen politik lantaran ia hadir memang bukan untuk itu), sekaligus agama yang cemar, sebab Tuhan dan rasul akhirnya cuma diperalat untuk menopang tindakan-tindakan politik demi kepentingan rezim, tapi dengan sikap seolah mereka hanya menjalankan perintah agama demi kemaslahatan publik.
  42. Sejak revolusi 1979 teokrasi Iran membuat rakyat tak lagi punya ulama, sebab para mullah terserap ke dalam negara dan berganti jubah menjadi penguasa. Dalam pencampuran ini, lazimnya kerugian terbesar diderita oleh agama, tapi seraya menguntungkan para elitnya. Sekularisme berniat memi-sahkan keduanya, dengan mendudukkan agama dan politik di kursinya masing-masing.
  43. Tuduhan bahwa Islam menganut teokrasi yang despotik sebenarnya merupakan asumsi. Hal itu lebih disebabkan kesalahan cara pandang terhadap Islam. Mereka melihat Islam dengan kaca mata Barat. Pengalaman kelam Barat terhadap agama (Kristen) diterapkan dalam memandang Islam. Risalah Nabi Muhammad Saw ini dipandang selayaknya agama Barat yang problematik. Para pemuka agama di masa kegelapan Barat memang dianggap sebagai makhluk yang memperantarai manusia dengan Tuhan. Sementara otoritas ketuhanan para pemuka itu tidak memiliki landasan yang shahih. Ketika hal ini berhadapan dengan nalar manusia, sekularisasi menjadi tak terhindarkan. Ketika mereka menyejajarkan sejarah Islam dengan sejarah Barat, maka kesilapan pandang ini melahirkan pandangan bahwa Islam ialah teokrasi despotik.
  44. Sekularisasi sebenarnya merupakan pergulatan antara rasionalitas dan kuasa gereja dalam peradaban Barat. Akibat pergulatan yang panjang dan dahsyat ini akal ba-wah sadar masyarakat Barat telah terpatri dengan kesimpulan bahwa pemerintahan agama hanya akan berdampak kemunduran. Bentuk pemerintahan sekular, liberal, dan pluralis adalah satu-satunya solusi agar tidak terjadi lagi pemerintahan despotik dan autoritarian. Ini jelas berbeda dengan Islam. Tokoh Masyumi, M Natsir, menyatakan:
  45. Orang Islam tidak memerlukan kependeta-an, dalam Islam ada ahli-ahli agama yang disebut ulama. Mereka itu ialah guru dari berbagai cabang ilmu agama, tetapi mereka bukanlah pendeta. Mereka tidak lebih hanyalah imam, pemimpin shalat, Imam itu hanya suatu jabatan berdasar keperluan praktis untuk penyelenggaraan salat, tidak suatu jabatan resmi.
  46. Bahwa dalam Islam terdapat qadi (hakim) itu memang benar adanya. Akan tetapi, otoritas dalam Islam bersifat terbuka. Siapa pun yang memiliki ilmu memadai berhak mendapatkan otoritas. Dan otoritas itu sendiri datang dari kalangan masyarakat dan para cendekiawan. Selain itu, posisi ulama dalam Islam bukanlah perantara antara Allah Swt dan umat Islam. Oleh karena itu, pandangan bahwa Islam menganut teokrasi yang despotik ialah tertolak dengan sendirinya.
  47. Umat Islam memang dituntut untuk taat kepada Allah Swt dan Rasul-Nya Saw serta para pemimpin. Para pemimpin yang dimaksud ialah umara dan ulama. Itu pun dengan catatan keduanya taat kepada Allah Swt dan Nabi Suci Saw. Ulama tidak berkuasa untuk memaksakan ketaatan, memonopoli kebenaran, dan mengklaim berbicara atas nama Tuhan. Pidato Abu Bakar as-Syidiq dapat dikutip untuk menguatkan hal itu:
  48. Wahai manusia, aku menjadi penguasa meskipun aku bukan orang yang terbaik di antara kamu. Apabila aku benar maka dukunglah aku. Apabila aku salah tunjukanlah jalan yang benar. Ikutilah aku selama aku taat kepada Allah dan rasul-Nya. Apabila aku melanggar, jangan taat kepadaku. Ketahuilah bahwa aku tidak lebih dari pada manusia biasa seperti engkau.
  49. D. Pandangan Islam terhadap Politik
  50. Allah Swt telah menurunkan wahyu, Al-Qur’an, yang di dalamnya terdapat pokok-pokok pengaturan masyarakat dan pemerintahan. Secara tekstual memang tidak ditemukan penjelasan mengenai bentuk negara dalam Islam. Akan tetapi, itu bukan berarti Islam tidak memiliki konsep negara. Islam diturunkan sebagai agama yang mencakupi segala hal, termasuk persoalan negara. Islam bukan sekadar spiritualitas yang hanya menganjurkan lantun dzikir di masjid-masjid.
  51. Sebab Islam bukan hanya dzikir melainkan juga perubahan sosial, pemberantasan kemiskinan, stabilitas, penghapusan kelaliman; oleh karena itu, pengaturan terhadap negara serta masyarakat. Nabi Suci bukan hanya seorang yang memimpin sholat. Beliau pun mengupayakan perbaikan sosial, mengokohkan ekonomi, merevolusi sistem moral, dan menjadi pemimpin dari sebuah negara. Semua yang dilakukan Rasul Saw ialah berdasarkan perintah Allah Swt yang termaktub dalam al-Qur’an. Gerak lampah rasul ini ialah tafsir paling awal terhadap al-Qur’an (Sunnah).
  52. Secara ontologi, Islam tidak pernah memisahkan antara fisik dan metafisika, fenomena dan naumena, atau dikotomi lainnya. Dalam sistem epistemologi Islam pun wujud-wujud di luar alam tabi’i (semesta yang terindra) diakui statusnya dalam pengetahuan. Bahkan status wujud Allah Swt lebih tinggi dibandingkan dengan wujud lainnya. Oleh karena itu, pengetahuan tentang Allah Swt merupakan pengetahuan tertinggi.
  53. Hal ini berlaku pula dalam lapangan politik. Dalam Islam, setiap perbuatan manusia ada hukumnya, termasuk politik. Maka politk merupakan bagian dari agama. Sistem politik Islam sebagian besar memang hasil dari ijtihad. al-Qur’an tidak secara detail menjabarkan bentuk pemerintahan, mekanisme, dan pelaksanaan lapangan. Akan tetapi, cukup banyak ayat yang menjelaskan prinsip-prinsip pemerintahan yang perlu menjadi pedoman dalam berpolitik. Islam memberikan kelonggaran bagi manusia untuk memikirkan sendiri kaedah dan bentuk pemerintahan yang diinginkan sesuai tuntutan zaman dan kemashlahatan. Kelonggaran ini benar-benar mencerminkan dinamika syari’ah dan rasionalitas Islam.
  54. Di antara prinsip politik Islam ini ialah kedaulatan syari’ah (Surat Yusuf, ayat 40; Surat an-Nisā’, ayat 65; dan Surah al-Māidah ayat 44,45,46), prinsip syuro (Surat alī Imrān Ayat 159; dan Surat asy-Syurā ayat 42), prinsip keadilan (surat an-Nisā’ ayat 58; Surat al-Māidah ayat 8; dan Surat al-Hadīd, ayat 25), prinsip kebebasan bersuara dan berpendapat (surat an-Naml. Ayat 64; surat an-Nahl, ayat 125), prinsip persamaan (Surat al-Hujurāt, ayat 13), dan prinsip pertanggungjawaban pemimpin (Surat al-Maidāh, ayat 104).
  55. Prinsip-prinsip di atas telah menjadikan sistem politik Islam sebagai suatu keutuhan. Hukum, mekanisme pengambilan keputusan, dan pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab kepada Allah Swt. Dengan kata lain politik ialah ibadah manusia kepada Allah Swt. Ia dapat bernilai pahala jika dijalankan dengan benar dan menjadi dosa ketika diselewengkan. Manusia ialah makhluk sebaik-baiknya makhluk. Pengaturan dan pengurusan atas manusia haruslah dilakukan dengan penuh kesungguhan dan kekhusyukan.
  56. Kedaulatan syariah semacam ini menjadikan sebuah “koridor transenden” dalam berpolitik. Apa pun bentuknya, syari’ah harus tegak. Hal ini akan menutup pintu bagi despotisme dan kedzaliman. Sementara prinsip persamaan berdasarkan takwa (al-Hujurāt:13) menjamin tidak terjadinya diskriminasi.
  57. Oleh karena itu, pemimpin yang menghalau prostitusi, melarang peredaran minuman beralkohol, dan memberantas perjudian merupakan amir yang melindungi martabat kemanusiaan. Demikian pula soal jaminan kesejahteraan dan pengendalian sumber daya alam.
  58. Politik Islam pada akhirnya merupakan sakralisasi. Bahwa manusia merupakan makhluk yang mulia dan harus diperlakukan dan diatur secara mulia pula. Oleh karena itu, politik dalam Islam bukan sesuatu yang terpisah dari agama karena Islam bukan hanya spiritulitas melainkan juga penegakkan keadilan, pemuliaan manusia, dan perubahan sosial.
  59. Sebaliknya, politik sekular hanya akan menggiring manusia ke arah kekeringan rohaniah. Manusia pada akhirnya di pandang sebagai makhluk yang terlempar ke alam dunia dan tak berhubungan dengan Tuhan sama sekali. Politik semacam ini hanya memandang manusia sebagai makhluk kebendaan yang kebetulan berakal dan harus mengurus diri dengan mengandalkan akalnya itu.
  60. Kondisi-kondisi kekinian meniscayakan sebuah ancaman dari sekularisasi. Tantangan itu harus dihadapi oleh Muslim, terutama para politisinya, dengan sakralisasi. Sebaiknya para politisi Islam tidak disibukkan dengan kekuasaan. Tampuk tertinggi poitik memang penting tetapi bukan yang terpenting. Perjuangan paling penting dalam politik kita dewasa ini ialah mengeluarkannya dari penidakeramatan dan mengembalikannya ke dalam naungan “rahim” Tuhan. Tantangan bagi ilmuwan Islam ialah membangun teori politik Islam yang lebih riil, dengan prinsip-prinsip yang telah diwahyukan, dan berpijak pada kenyataan hari ini.
  61. E. Daftar Pustaka
  62. Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. Islam and Secularism. Terj oleh Karsidjo Dojosuwarno Islam dan Sekularisme. Bandung: Pustaka Bandung, 1981.
  63. Anshari, Endang Saefuddin. “Tjatatan atas Refereat Sdr. Nurcholis Madjid Keharusan Pembaharuan Islam Dan Masalah Integrasi Ummat” dalam Pembaharuan Pemikiran Islam. Utomo Danandjaja (editor). Jakarta: Group Diskusi Menteng Raya 58, 1970.
  64. Armas, Adnin. Sebuah Catatan untuk Sekularisasi Harvey Cox, Majalah Islamia Vol. III No 2.
  65. Armas, Adnin. Menelusuri Jejak Gagasan Nurcholis Madjid tentang Sekularisasi, Makalah dalam Seminar “Tantangan Dakwah dalam Tataran Pemikiran (Analisa Kritik Terhadap 37 Tahun Gagasan Pemikiran Islam di Indonesia), STID M Natsir 3 Februari 2007.
  66. Bāsyif, Hamid. Perihal Sekularisme Politik, http://islamlib.com/id/artikel/perihal-sekularismepolitik/" title="/small.
  67. http://www.lsi.or.id/"trend-dukungan-nilaiislamis-vs-nilai-sekular-di-indonesia_files/ urchin.js"
  68. Madjid, Nurcholis. “Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Ummat” dalam Pembaharuan Pemikiran Islam. Utomo Danandjaja (editor). Jakarta: Group Diskusi Menteng Raya 58, 1970.
  69. Muammar, M. Arfan. Majukah Islam dengan Menjadi Sekular? (Kasus Turki). Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS). 2007.
  70. Muammar, Khalif. Politik Islam: Antara Demokrasi dan Teokrasi, Majalah Islamia No 6 Juli-September 2005. 94.
  71. Noer, Deliar. Partai Islam di Pentas Nasional 1946-1965. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta, 1987.
  72. Sholahuddin, Henry. Al-Qur’an Dihujat. Gema Insani Press. Jakarta, 2007.